Tugas dan Wewenang KPPS

Tugas dan Wewenang KPPS diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal 60 mengatur tentang Tugas KPPS, Pasal 61 Mengatur tentang wewenang KPPS dan pasal 62 mengatur tentang kewajiban KPPS.

Tugas dan Wewenang KPPS

KPPS merupakan sebuah kepedekan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. KPPS merupakan sebuah kelompok yang dibentuk oleh PPS dalam rangka melaksanakan pemilu dan bertugas di dalam TPS.

Tugas KPPS

Didalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Tugas KPPS adalah Sebagai Berikut:

1. KPPS bertugas untuk mengumumkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Tempat Pemungutan Suara;
2. KPPS bertugas untuk menyerahkan DPT kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Panwas Tempat Pemungutan Suara dan dalam hal Peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu;
c. KPPS bertugas untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara;
d. KPPS bertugas membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Panwas Tempat Pemungutan Suara, dan Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Panitia Pemungutan Suara;
e. KPPS bertugas untuk melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; .
f. KPPS bertugas untuk menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara; dan
g. KPPS bertugas untuk melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewewang KPPS

Didalam Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa KPPS mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. KPPS berwenang untuk mengumumkan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara;
2. KPPS berwenang untuk melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. KPPS berwenang untuk melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban KPPS

Berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa KPPS  mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. KPPS Wajib menempelkan daftar pemilih tetap di Tempat Pemungutan Suara;
2. KPPS Wajib menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, panwas Tempat Pemungutan Suara, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
3. KPPS Wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
4. KPPS Wajib menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemungutan Suara dan Panwaslu Kelurahan/Desa;
5. KPPS Wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melaui Panitia Pemungutan Suara pada hari yang sarna;
6. KPPS Wajib melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. KPPS Wajib melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPPS sebagai penyelenggara dan pelaksana pemilu pada masing-masing TPS. Semoga bermanfaat.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel