Tugas dan Wewenang PPS

Tugas dan Wewenang PPS sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tugas PPS diatur didalam pasal 56, wewenang PPS diatur dalam pasl 57 dan untuk kewajiban PPS diatur didalam pasal 58.

Tugas dan Wewenang PPS

PPS adalah sebuah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan Pemilu pada tingkat desa/kelurahan. PPS merupakan singkatan dari Panitia Pemungutan Suara.

Tugas Panitia Pemungutan Suara
Dalam pasal 56 UU Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa PPS mempunyai tugas sebagai berikut:
1. PPS bertugas untuk mengumumkan DPS (Daftar Pemilih Sementara);
2. PPS bertugas untuk menerima masukan dari masyarakat tentang DPS (Daftar Pemilih Sementara);
3. PPS bertugas untuk melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS (Daftar Pemilih Sementara);
4. PPS bertugas untuk mengumumkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
5. PPS bertugas untuk melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Kecamatan;
6. PPS bertugas untuk mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya;
7. PPS bertugas untuk menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh Tempat Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan; .
8. PPS bertugas untuk melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
9. PPS bertugas untuk melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
10. PPS bertugas untuk melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPUpusat , KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. PPS bertugas untuk melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang PPS
Dalam pasal 57 UU Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa PPS mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. PPS mempunyai wewenang untuk membentuk KPPS;
2. PPS mempunyai wewenang untuk mengangkat Pantarlih;
3. PPS mempunyai wewenang untuk menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT;
4. PPS mempunyai wewenang untuk untuk melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. PPS mempunyai wewenang untuk melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban PPS
Dalam pasal 58 UU Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa PPS mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. PPS mempunyai kewajiban untuk membantu KPU pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
2. PPS mempunyai kewajiban untuk menyampaikan daftar pemilih kepada Panitia Pemilihan Kecamatan;
3. PPS mempunyai kewajiban untuk menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
4. PPS mempunyai kewajiban untuk meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada Panitia Pemilihan Kecamatan pada hari yang sarna setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara;
5. PPS mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa;
6. PPS mempunyai kewajiban untuk membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
7. PPS mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. PPS mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah tugas dan wewenang PPS serta kewajiban PPS berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017. Semoga bermanfaat.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel