Tugas Panwascam

Tugas Panwascam diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal 105 mengatur tentang Tugas Panwascam, Pasal 106 Mengatur tentang wewenang Panwascam dan pasal 107 mengatur tentang kewajiban Panwascam.
Tugas Panwascam

Panwascam adalah semacam sebutan tersendiri bagi Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan yang merupakan kependekan dari panitia pengawas Pemilu kecamatan yang berkedudukan di Kecamatan, kemudian lebih disederhanakan penyebutannya oleh masyarakat dan menjadi lebih familiar dengan sebutan panwascam.

Tugas Panwascam

Dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
a. Panwaslu Kecamatan bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah. kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
  1. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
  2. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
  3. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
  4. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
  5. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;
  6. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggarari Pemilu di wilayah kecamatan; dan
  7. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

b. Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
  1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. pelaksanaan kampanye;
  3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  5. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
  6. pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
  7. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan
  8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
e. mengawasi pelaksanaan putusanjkeputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
  1. putusan DKPP;
  2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  3. putusan Badan pengawas pemilu Pusat, Badan pengawas pemilu Provinsi, dan Badan pengawas pemilu Kabupaten/Kota;
  4. keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang turut serta dalam kegiatan kampanye;
f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Panwaslu Kecamatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 106 disebutkan bahwa Panwaslu Kecamatan mempunyai wewenang sebagai berikut:
  1. Panwascam Berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
  2. Panwascam Berwenang untuk memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang;
  3. Panwascam Berwenang untuk merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
  4. 4.    Panwascam Berwenang untuk mengambil aIih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, jika Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Panwascam Berwenang untuk meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
  6. Panwascam Berwenang untuk membentuk Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
  7. Panwascam Berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, dengan memperhatikan masukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa;
  8. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Panwaslu Kecamatan

Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Panwaslu Kecamatan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  1. Panwalu Kecamatan Wajib bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
  2. Panwalu Kecamatan Wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
  3. Panwalu Kecamatan Wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
  4. Panwalu Kecamatan Wajib menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan
  5. Panwalu Kecamatan Wajib melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikianlah Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panwaslu Kecamatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Semoga Bermanfaat.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel