Tugas Panwaslu Desa

Tugas Panwaslu Desa dan Kelurahan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal 108 mengatur tentang Tugas Panwaslu Desa, Pasal 109 Mengatur tentang wewenang Panwaslu Desa dan pasal 110 mengatur tentang kewajiban Panwaslu Desa.

Tugas Panwaslu Desa

Tugas Panwaslu Desa

Berdasarkan Pasal 108 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Panwaslu Desa mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
A. Panwaslu Desa atau kelurahan bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas:
  1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan DPS, daftar pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
  2. pelaksanaan kampanye;
  3. pendistribusian logistik Pemilu;
  4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara;
  5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara;
  6. pengumuman hasil penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara yang ditempelkan di sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
  7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara sampai ke Panitia Pemilihan Kecamatan;
  8. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan;
  9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

B. Panwaslu Desa atau kelurahan bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa;
C. Panwaslu Desa atau kelurahan bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ilrut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-Undangan;
D. Panwaslu Desa atau kelurahan bertugas mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
E. Panwaslu Desa atau kelurahan bertugas mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan
F. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang Panwaslu Desa

Berdasarkan Pasal 109 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Panwaslu Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:
  1. Panwaslu Kelurahan/Desa berwenang untuk menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
  2. Panwaslu Kelurahan/Desa berwenang untuk membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan
  3. melaksanakan wewenang· lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Panwaslu Desa

Berdasarkan Pasal 110 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Panwaslu Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  1. Panwaslu Kelurahan/Desa berkewajiban untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
  2. Panwaslu Kelurahan/Desa berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Tempat Pemungutan Suara;
  3. Panwaslu Kelurahan/Desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
  4. Panwaslu Kelurahan/Desa berkewajiban untuk menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan/desa;
  5. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panwaslu desa dan kelurahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Semoga bermanfaat.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel