Tugas Panwaslu Luar Negeri

Tugas Panwaslu Luar Negeri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal 111 mengatur tentang Tugas Panwaslu Luar Negeri, Pasal 112 Mengatur tentang wewenang Panwaslu Luar Negeri dan pasal 113 mengatur tentang kewajiban Panwaslu Luar Negeri.

Tugas Panwaslu Luar Negeri

Tugas Panwaslu Luar Negeri

Berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa Tugas Panwaslu Luar Negeri adalah sebagai berikut:

A. Panwaslu LN bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri, yang terdiri atas:
  1. pemutakhiran data pemilih, penetapan DPS, hasil perbaikan daftar pemilih dan DPT;
  2. pelaksanaan kampanye di luar negeri;
  3. pengawasan terhadap logistik Pemilu dan pendistribusiannya di luar negeri;
  4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri;
  5. pengawasan terhadap berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Panita Pemilihan Luar Negeri dari seluruh Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri;
  7. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri;
  8. pengumuman hasil penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang ditempelkan di sekretariat Panwaslu LN;
  9. pergerakan surat suara dari Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri sampai ke Panita Pemilihan Luar Negeri;
  10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

B. Panwaslu LN bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di luar negeri;
C. Panwaslu LN bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ilrut serta dalam kegiatan kampanye di luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
D. Panwaslu LN bertugas mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
E. Panwaslu LN bertugas mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri; dan
F. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Panwaslu Luar Negeri

Berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa Wewenang Panwaslu Luar Negeri adalah sebagai berikut:
  1. Panwaslu LN berwenang untuk menerima dan menyampaikan laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, kepada Bawaslu;
  2. Panwaslu LN berwenang untuk membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu;
  3. Panwaslu LN berwenang untuk menyampaikan temuan dan laporan kepada Panita Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggeara Pemungutan Suara Luar Negeri untuk ditindaklanjuti; .
  4. Panwaslu LN berwenang untuk memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di luar negeri serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
  5. Panwaslu LN berwenang untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
  6. Panwaslu LN berwenang untuk merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  7. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Panwaslu Luar Negeri

Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa Kewajiban Panwaslu Luar Negeri adalah sebagai berikut:
  1. Panwaslu LN berkewajiban untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
  2. Panwaslu LN berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasH pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
  3. Panwaslu LN berkewajiban untuk menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panita Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggeara Pemungutan Suara Luar Negeri yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar negeri;
  4. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Tugas, wewenang dan tanggungjawab Panwaslu Luar Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Semoga Bermanfaat.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel