Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK

Tugas PPK telah diatur didalam PKPU RI (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) Dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 

tugas ppk


Tugas PPK diatur didalam pasal 21 PKPU Nomor 3 Tahun 2018. Untuk Wewenang PPK diatur didalam pasal 22 dan untuk kewajiban PPk diatur didalam Pasal 23.

Sebelum berlanjut pada tugas, wewenang dan kewajiban PPK, kita lebih dahulu membahas tentang pengertian PPK. PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan pemilu pada tingkat Kecamatan dan berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan, biasanya berkantor pada Kantor Kecamatan. PPK merupakan kependekan dari Panitia Pemilihan Kecamatan.

Tugas PPK

Dalam Pasal 21 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK mempunyai tugas sebagai berikut:
  1. PPK bertugas untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
  2. PPK bertugas untuk menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
  3. PPK bertugas untuk menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten/Kota;
  4. PPK bertugas untuk menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
  5. PPK bertugas untuk melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  6. PPK bertugas untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
  7. PPK bertugas untuk mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara;
  8. PPK bertugas untuk membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
  9. PPK bertugas untuk menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
  10. PPK bertugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  11. PPK bertugas melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
  12. PPK bertugas untuk melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  13. PPK bertugas untuk melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang PPK

Dalam Pasal 22 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK mempunyai wewenang sebagai berikut :
  1. PPK Berwenang untuk mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  2. PPK Berwenang untuk melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  3. PPK Berwenang untuk melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban PPK

Dalam Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK mempunyai Kewajiban sebagai berikut :
  1. PPK berkewajiban untuk membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
  2. PPK berkewajiban untuk membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
  3. PPK berkewajiban untuk menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
  4. PPK berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (SPJ) kepada Komisi Penilihan Umum Kabupaten/Kota paling lama 45 Hari setelah pemungutan suara;
  5. PPK berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  6. PPK berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Ketua PPK

Dalam Pasal 24 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, Ketua PPK mempunyai Tugas sebagai berikut :
  1. memimpin kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan;
  2. mengundang anggota untuk mengadakan rapat Panitia Pemilihan Kecamatan;
  3. mengawasi kegiatan PPS;
  4. melaksanakan tugas koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas PPK;
  5. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala secara manual dan/atau elektronik;
  6. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu;
  7. menyerahkan 1 eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan kepada 1 orang saksi peserta Pemilu;
  8. melaksanakan kegiatan lain untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Tugas Anggota PPK

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Anggota PPK mempunyai Tugas sebagai berikut :
a. membantu ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melaksanakan tugas;
b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai bahan pertimbangan.

Demikianlah Tugas, wewenang dan kewajiban PPK. Dalam Artikel kali ini juga kami menjelaskan tentang tugas ketua ppk dan tugas anggota ppk. Semoga Bermanfaat.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel