Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten dan Kota diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal 101 dan 102 mengatur tentang Tugas Bawaslu Kabupaten dan Kota, Pasal 103 Mengatur tentang wewenang Bawaslu Kabupaten dan Kota dan pasal 104 mengatur tentang kewajiban Bawaslu Kabupaten dan Kota.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten

Tugas Bawaslu Kabupaten

Dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
  1. pelanggaran Pemilu;
  2. sengketa proses Pemilu;

b. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
  3. penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
  4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara sampai ke Panitia Pemilihan Kecaatan;
  9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
  10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
  11. proses penetapan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;

c. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
d. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
e. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan putusanjkeputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  1. putusan DKPP;
  2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  3. putusan/keputusan Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
  4. keputusan Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;

f. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
h. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam hal pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dan pencegahan terhadap sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut:
  1. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  2. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupatenjkota;
  3. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
  4. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupatenjkota.

Selanjutnya Dalam hal penindakan pelanggaran terhadap Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut:
  1. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupatenjkota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu danjatau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  2. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  3. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  4. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
  5. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Terakhir Dalam upaya penindakan sengketa pada proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut:
  1. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupatenjkota;
  2. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memveriflkasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  3. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
  4. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
  5. Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota

Dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang sebagai berikut:
  1. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
  2. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan;
  3. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  4. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
  5. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi apabila Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  7. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
  8. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota

Dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  1. Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
  2. Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
  3. Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
  4. Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan temuan dan laporan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
  5. Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
  7. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panwaslu Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Semoga bermanfaat.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel