Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPLN

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPLN diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Untuk Tugas PPLN diatur dalam Pasal 64. Kemudian untuk wewenang PPLN diatur didalam Pasal 65 sedangkan Kewajiban PPLN diatur didalam Pasal 66.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPLN

PPLN adalah sebuah singkatan dari Panitia Pemilihan Luar Negeri yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.

Tugas PPLN

Berdasarkan Pasal 64 UU Nomor 7 Tahun 2017, PPLN mempunyai Tugas sebagai berikut:
1. PPLN bertugas untuk mengumumkan DPS (daftar pemilih sementara), melakukan perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan DPT (daftar pemilih tetap);
2. PPLN bertugas untuk menyampaikan daftar pemilih Warga Negara Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum;
3. PPLN bertugas untuk melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
4. PPLN bertugas untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN (Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri)  dalam wilayah kerjanya;
5. PPLN bertugas untuk mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN (Tempat pemungutan Suara Luar Negeri) di wilayah kerjanya;
6. PPLN bertugas untuk menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;
7. PPLN bertugas untuk mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN (Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri)  di wilayah kerjanya secara elektronik ke Komisi Pemilihan Umum dalam hal telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik;
8. PPLN bertugas untuk melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; .
9. PPLN bertugas untuk melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Luar Negeri kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;
10. PPLN bertugas untuk melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
11. PPLN bertugas untuk melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang PPLN

Berdasarkan Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 2017, PPLN mempunyai wewenang sebagai berikut:
PPLN berwenang untuk:
1. PPLN berwenang untuk membentuk KPPSLN;
2. PPLN berwenang untuk menetapkan DPT;
3. PPLN berwenang untuk melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. PPLN berwenang untuk melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban PPLN

Berdasarkan Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 2017, PPLN mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. PPLN berkewajiban membantu Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
2. PPLN berkewajiban menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara;
3. PPLN berkewajiban melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. PPLN berkewajiban melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPLN berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Semoga Bermanfaat.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel