Tugas Dan Fungsi BNPT

Kali ini tugaspokok.com akan berbagi sebuah tulisan tentang Tugas Dan Fungsi BNPT. Selain itu kami juga akan membahas tentang Sejarah BNPT dan tugas dan fungsi unit-unit yang ada di dalam tubuh BNPT.

Tugas Dan Fungsi BNPT


Sebelum masuk pada pembahasan Tugas Dan Fungsi BNPT, terlebih dahulu kita jelaskan tentang Sejarah BNPT.

Sejarah BNPT

Badan Nasional penanggulangan terorisme selanjutnya disebut BNPT, merupakan lembaga pemerintah nonkementrian (LPNK) di Indonesia yang mempunyai tugas dari pemerintah untuk melakukan penanggulangan terorisme.

Berdirinya BNPT tidak bisa dilepaskan dari peristiwa bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Selaku orang nomor saru di negeri ini, Megawati segera mengeluarkan instruksi presiden nomor 4 tahun 2002 pasca terjadinya peledakan bom yang menewaskan lebih kurang 200 orang tersebut. Presiden tersebut memberikan mandat kepada Menkopolkam (Mentri Koordinator Bidang Politik dan keamanan) yang saat itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membuat kajian dan strategi nasional penanggulangan terorisme.

Segera setelah memperoleh mandat Menkopolkam membentuk Desk Koordinasi Pemberantas Terorisme (DKPT) berdasarkan keputusan Menteri Nomor : Kep-26/Menko/Polkam/11/2002. DKPT mempunyai tugas untuk membantu Menkopolkam dalam merumusakan kebijakan bagi pemberantasan tidak pidana terorisme, meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian penyelesaian dan segala tindakan hukum yang diperlukan.Serta menunjuk Dirj. Pol Drs. Ansyaad Mbai, MM sebagai ketua DKPT.

Pada tanggal 21 Agustus 2009, dalam rapat kerja komisi I DPR dengan Menkopolkam, DPR merumuskan beberapa keputusan dan rekomendasi, yakni :
a. Mendukung upaya pemerintah dalam penanggulangan dan memberantas terorisme.
b. Terorisme adalah kejahatan manusia luar biasa yang harus dijadikan musuh bersama.
c. Upaya meningkatkan kapasitas dan keterpaduan penanggulangan terorisme, agar meningkatkan peran masyarakat.
d. Merekomendasi kepada pemerintah untuk membentuk suatu “badan” yang berwenang secara operasional melakukan tugas pemberantasan/penanggulangan terorisme.
e. Menerbitkan regulasi sebagai elaborasi UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU No. 2/2002 tentang Polri, untuk mengatur ketentuan lebih rinci tentang “Rule Of Engagment” (aturan perlibatan) TNI, terkait tugas Operasi Militer selain perang, termasuk aturan perlibatan TNI dalam mentgatasi terorisme dan tugas perbantuan TNI terhadap Polri.

Berdasarkan rekomendasi Komisi I DPR tersebut dan assesment terhadap dinamika terorisme, maka pada tanggal 16 Juli 2010 Presiden Republk Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor. 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan mengangkat Irjen Pol (Purn) Ansyaad Mbai, MM sebagai kepala
BNPT berdasarkan keputusan Presiden Nomor 121/M Tahun 2010.

Tugas dan Fungsi BNPT

Sesuai peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, BNPT mempunyai beberapa tugas, yakni:
a. Menyusun kebijakan, strategi dan program Nasional di bidang penanggulangan terorisme.
b. Mengkoordinasikan Instansi pemerintah terkait dalam melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme.
c. Membentuk satuan tugas-tugas yang terdiri dari unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Selain mempunyai beberapa tugas pokok diatas, BNPT juga mempunyai beberapa fungsi, yakni:
1. Menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.
2. Monitoring, analisa, dan evaluasi dibidang penanggulangan terorisme.
3. Koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal.
4. Pelaksanaan deradikalisasi.
5. Perlindungan terhadap objek-objek yang potensial menjadi target serangan terorisme.
6. Pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan Nasional.
7. Pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme.
8. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian terdhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi.
9. Pengoprasionalan saatuan tugas- satuan tugas pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional dibidang penanggulangan terorisme.

Tugas pokok dan fungsi unit kerja

Tugas Pokok dan Sungsi Kepala BNPT

Kepala mempunyai tugas memimpin BNPT dalammenjalankan tugas dan fungsi BNPT.

Tugas Pokok dan Sungsi Sekretariat Utama

Mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :
1. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan perencanaan di lingkungan BNPT;
2. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BNPT;
3. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan kelembagaan dan protokol;
4. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok ahli di lingkungan BNPT;
5. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BNPT.

Tugas Pokok dan Sungsi Biro Perencanaan dan Hubungan Antar Lembaga

Melaksanakan perencanaan program dan anggaran, evaluasi, melaksanakan persidangan dan hubungan antar lembaga.

Biro Perencanaan dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana dan evaluasi program anggaran;
2. Penyelenggaraan persidangan dan hubungan antar lembaga;
3. Penyusunan laporan anggaran.

Tugas Pokok dan Sungsi Biro Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, penatausahaan, pengelolaan kepegawaian dan organisasi, keuangan dan pelaksanaan tata usaha pimpinan.

Biro Umum menyelenggarakan fungsi :
1. Pengelolaan kerumahtanggaan dan penatausahaan;
2. Pengelolaan kepegawaian dan organisasi;
3. Pengelolaan administrasi keuangan;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan.

Tugas Pokok dan Sungsi Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi

Mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi.

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi menyelenggarakan fungsi :
1. Monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi;
2. Penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi;
3. Koordinasi pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang pencegahan ideologi radikal;
4. Pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal;
5. Pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme di bidang pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi;
6. Koordinasi pelaksanaan program-program re-edukasi dan resosialisasi dalam rangka deradikalisasi;
7. Koordinasi pelaksanaan program-program pemulihan terhadap korban aksi terorisme.

Tugas Pokok dan Sungsi Direktorat Pencegahan

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan serta strategi di bidang pengawasan, kontra propaganda dan kewaspadaan terhadap ancaman terorisme.

Direktorat Pencegahan menyelenggarakan fungsi :
1. Monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme di bidang pengawasan, kontra propaganda dan kewaspadaan;
2. Penyiapan penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pengawasan, kontra propaganda dan kewaspadaan;
3. Penyiapan koordinasi pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang pengawasan, kontra propaganda dan kewaspadaan;
4. Pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang pengawasan, kontra propaganda dan kewaspadaan;
5. Pemantauan penanggulangan terorisme di bidang pengawasan, kontra propaganda dan kewaspadaan;
6. Pengendalian program-program pencegahan bagi korban aksi terorisme.

Tugas Pokok dan Sungsi Direktorat Perlindungan

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang pengamanan objek vital, transportasi dan VVIP dan pengamanan lingkungan dalam rangka pencegahan.

Direktorat Perlindungan menyelenggarakan fungsi :
1. Monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang pengamanan objek vital, transportasi dan VVIP serta pengamanan lingkungan;
2. Penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang pengamanan objek vital, transportasi dan VVIP serta pengamanan lingkungan;
3. Pelaksanaan pengamanan objek vital, transportasi dan VVIP serta pengamanan lingkungan;
4. Pemantauan pelaksanaan pengamanan objek vital, transportasi dan VVIP serta pengamanan lingkungan;
5. Pengendalian pengamanan objek vital, transportasi dan VVIP serta pengamanan lingkungan.

Tugas Pokok dan Sungsi Direktorat Deradikalisasi

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang penangkalan, resosialisasi dan rehabilitasi.

Direktorat Deradikalisasi menyelenggarakan fungsi:
1. Monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai kegiatan kelompok-kelompok radikal dan aktivitas radikalisme serta terorisme;
2. Penyusunan rancangan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan radikalisme dan terorisme;
3. Penyiapan koordinasi pelaksanaan penanggulangan terorisme di bidang deradikalisasi;
4. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan radikalisme;
5. Pemantauan dan pengendalian program-program penanggulangan radikalisme.

Tugas Pokok dan Sungsi Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan 

Mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang penindakan dan pembinaan kemampuan.

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan menyelenggarakan fungsi :
1. Monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme di bidang penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional;
2. Penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional;
3. Koordinasi dalam penentuan tingkat ancaman dan upaya persiapan penindakan;
4. Koordinasi pelaksanaan perlindungan korban, saksi, dan aparat penegak hukum terkait ancaman terorisme;
5. Koordinasi pelaksanaan pembinaan kemampuan organisasi dan penyiapan kesiapsiagaan nasional dalam penanggulangan terorisme;
6. Pelaksanaan sosialisasi penanggulangan terorisme di bidang penindakan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional;

Tugas Pokok dan Sungsi Direktorat Penindakan 

Mempunyai tugas mendukung perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan dukungan operasional (intelijen), kesiapsiagaan, dan penanganan krisis dalam rangka penindakan aksi terorisme.

Direktorat Penindakan menyelenggarakan fungsi :
1. Penyelidikan, monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme;
2. Penyiapan rancangan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang penindakan meliputi dukungan operasional (intelijen), kesiapsiagaan dan penanganan krisis;
dan penanganan krisis.

Tugas Pokok dan Sungsi Direktorat Pembinaan Kemampuan 

Mempunyai tugas mendukung perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pemantauan di bidang pelatihan, dan pengembangan sistem operasi dalam rangka penanggulangan terorisme.

Direktorat Pembinaan Kemampuan menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan rancangan kebijakan dan program pembinaan kemampuan meliputi pelatihan, dan pengembangan sistem operasi dalam rangka penanggulangan terorisme;
2. Penyiapan koordinasi program-program pelatihan dan pengembangan sistem operasi dalam rangka penanggulangan terorisme;
3. Pelaksanaan program pelatihan, dan pengembangan sistem operasi dalam rangka penanggulangan terorisme;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pelatihan, dan pengembangan sistem operasi.

Tugas Pokok dan Sungsi Direktorat Penegakan Hukum

Mempunyai tugas mendukung perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, analisa di bidang kerjasama aparat penegak hukum, dan perlindungan hukum.

Direktorat Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan rancangan kebijakan, strategi dan program kerjasama aparat penegak hukum, dan perlidungan hukum dalam rangka penindakan dan pembinaan kemampuan;
2. Pelaksanaan dan koordinasi program-program kerjasama aparat penegak hukum, dan perlidungan hukum dalam rangka penindakan dan pembinaan kemampuan;
3. Pelaksanaan kerjasama bidang hukum dan penelaahan perundang-undangan dengan kementerian/lembaga terkait;
4. Pemantauan, evaluasi dan analisa pelaksanaan program kerjasama aparat penegak hukum, dan perlidungan hukum dalam rangka penindakan dan pembinaan kemampuan.

Tugas Pokok dan Sungsi Deputi Bidang Kerjasama Internasional

Mempunyai tugas merumuskan, Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang kerjasama internasional dalam rangka penanggulangan terorisme.

Deputi Bidang Kerjasama Internasional menyelenggarakan fungsi :
1. Monitoring, analisa, dan evaluasi mengenai ancaman terorisme internasional dan kerjasama internasional dalam menanggulangi terorisme;
2. Penyusunan kebijakan, strategi, dan program kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
3. Pelaksanaan dan pengembangan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
4. Koordinasi pelaksanaan perlindungan warga negara Indonesia dan kepentingan nasional di luar negeri dari ancaman terorisme.

Tugas Pokok dan Sungsi Direktorat Kerjasama Bilateral 

Mempunyaitugasperumusan, pengkoordinasian, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan bagi kepentingan dan penetapan posisi Indonesia dalam kerjasama bilateral, yang meliputi kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika dan Eropa.

Direktorat Kerjasama Bilateral menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan rumusan kebijakan dan penetapan posisi Indonesia mengenai masalah terorisme di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika dan Eropa;
2. Koordinasi pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan dalam forum bilateral di bidang penanggulangan terorisme;
3. Pengembangan kerjasama bilateral dengan negara tertentu guna mencegah berkembangnya jaringan terorisme; 
4. Pengkajian kemampuan aparat keamanan dan sistem penanganan terorisme di berbagai negara guna meningkatkan kemampuan sumber daya dalam negeri;
5. Fasilitasi instansi terkait untuk mengembangkan program-program kerjasama dengan negara lain guna peningkatan kemampuan dan pengembangan kemitraan;
6. Evaluasi kerjasama peningkatan kualitas dan perluasan pelatihan;
7. Pemantauan, analisis dan evaluasi atas perkembangan terorisme internasional yang berdampak bagi keamanan dalam negeri.

Tugas Pokok dan Sungsi Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral

Mempunyai tugas mendukung perumusan kebijakan, Pengkoordinasian dan melaksanakan kebijakan bagi kepentingan dan penetapan posisi Indonesia, serta melaksanaka npemantauan, analisa, Evaluasi atas pelaksanaan program kerjasama regional dan multilateral.\

Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral Menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan rumusan dan melaksanakan kebijakan bagi kepentingan dan penetapan posisi Indonedia di forum ASEAN, APEC, ASEM, dan FEALAC serta PBB dan Non PBB;
2. Koordinasi pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam forum bilateral;
3. Pengembangan kerja sama bilateral dengan negara tertentu guna mencegah berkembangnya jaringan terorisme;
4. Pengkajian kemampuan aparat keamanan dan sistem penanggulangan terorisme di berbagai negara guna meningkatkan kemampuan sumber daya dalam negeri; 
5. Fasilitasi instansi terkait untuk mengembangkan program-program kerja sama dengan negara lain guna peningkatan kemampuan dan pengembangan kerjasama kemitraan;
6. Evaluasi kerja sama peningkatan kualitas dan perluasan pelatihan;
7. Pemantauan atas perkembangan terorisme internasional, analisis dan evaluasi dampaknya bagi keamanan dalam negeri. 

Tugas Pokok dan Sungsi Direktorat Konvensi dan Perangkat Hukum Internasional

Mempunyai tugas penyiapan rumusan kebijakan, analisa dan evaluasi serta pemantauan tentang konvensi internasional, resolusi PBB dan resolusi Badan Non PBB yang menyangkut masalah terorisme.

Direktorat Konvensi dan Perangkat Hukum Internasional menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan rumusan kebijakan, analisa dan evaluasi atas konvensi-konvensi internasional yang telah/belum diratifikasi yang menyangkut masalah terorisme;
2. Penyiapan kajian untuk mendorong diratifikasikannya konvensi internasional dan regional;
3. Pemantauan dan analisa konvensi internasional dan perangkat hukum dalam rangka Resolusi PBB atau Resolusi Badan Non PBB yang menyangkut masalah terorisme;
4. Pengkajian mengenai kewajiban yang dibebankan kepada Indonesia dalam kedudukannya sebagai negara Anggota PBB dan negara pihak pada konvensi internasional;
5. Melaksanakan koordinasi untuk memenuhi kewajiban Indonesia atau mencarikan solusi atas putusan PBB dan Badan Non PBB yang belum dilaksanakan.

Tugas Pokok dan Sungsi  Inspektorat

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BNPT. 

Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNPT;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNPT;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

Demikianlah tugas pokok dan fungsi BNPT. Semog aartikel ini bermanfaat bagi kita semua.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel